Direktur Lentera Research Institute:  Pendekatan Soft Approach dan Hard Approach Sudah Berjalan Secara Paralel di Papua

JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian penuh guna menyelesaikan berbagai dinamika permasalahan ditanah Papua. Berbagai kebijakan sudah dibuat oleh Pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani permasalahan KST papua hingga memperoleh dukungan terhadap pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Pendekatan soft approach yang berorientasi kesejahteraan dilakukan secara paralel dengan pendekatan hard approach yang bersifat penindakan terukur. Menyikapi hal tersebut, POKJA Papua-Lentera Research Institute mengadakan diskusi terbatas guna memberikan masukan kepada para stakeholder terkait.

Baca juga: Dinilai Bermanfaat Bagi Bangsa, BPPH Mendukung Produk Hukum UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Dr. David Nordfolk, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute; Arif Dilianto, Peneliti Univ. Pertahanan serta Madroji, Peneliti CISS. Sebagai moderator dalam diskusi tersebut adalah Rully Fikriansyah, koord. Politik IMASOSDEM-DPW Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut Dr. David Nordfolk mengatakan bahwa  Upaya pembebasan Pilot Susi Air oleh aparat keamanan bersama instansi terkait dengan mengedepankan pendekatan negosiasi telah berhasil mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai sebagai langkah komprehensif dengan risiko seminimal mungkin.  

Baca juga: CMMI Kritik BNPT Terkait Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Anhar Tanjung: Justru Menciptakan Konflik

"pembebasan Pilot Susi Air oleh aparat keamanan bersama instansi terkait yang mengedepankan negosiasi telah berhasil mendapatkan apresiasi karena dinilai sebagai langkah komprehensif dengan risiko yang minim", ujar David.

Terkait kebijakan DOB David menilai Pemerintah telah memberikan banyak kekhususan, termasuk porsi besar bagi Orang Asli Papua (OAP), yaitu sebanyak 80 persen untuk bisa mengisi posisi sebagai ASN di DOB Papua.

Baca juga: SOMASI Duga Rekayasa Kasus Soal Muhammad Rue Savaleja, Propam Polda Kalbar Didesak Usut Tuntas

"Pemerintah memberikan banyak kekhususan, termasuk porsi besar OAP yang sebanyak 80 persen untuk bisa mengisi posisi ASN di DOB", tambah David.

Sementara itu, Arif Dilianto berpendapat bahwa Aparat keamanan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap KST demi mengembalikan situasi kondusif di Bumi Cenderawasih dan agar pembangunan Papua tidak terhambat. Sedangkan terkait kebijakan DOB ia melihat  Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Ia juga melihat urgensi dari adanya peraturan yang ditegakkan agar prosedur pemerintahan berjalan dengan lancar.

Baca juga: LMDB : UU Kesehatan Menjawab Tantangan Disektor Kesehatan dan Telah Berpihak Kepada Rakyat

"Tujuan dari aparat keamanan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap KST adalah agar situasi kondusif di Bumi Cenderawasih dan pembangunan Papua tidak terhambat" ujar Arif.

" Efektivitas perlu dijaga demi kelancaran pelayanan administrasi di DOB Papua" tambahnya

Baca juga: Outing Class di BNN, Sekjend FABEM Tegaskan Pentingnya Bahaya Narkoba

Disesi terakhir, Madroji berpendapat bahwa  seluruh jajaran aparat keamanan dari personel gabungan telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat didalam menghadapi KST papua, khususnya dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air. Ia menilai upaya pembebasan Pilot Susi Air tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja,  namun juga mengedepankan pendekatan yang humanis.

"Effort untuk membebasan Pilot Susi Air tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja,  namun Pemerintah juga mengedepankan pendekatan yang humanis", tutup Madroji.